Dari SPBE Menuju PEMDI: Memahami Arah Baru Evaluasi Kinerja Pemerintah Digital

Pemerintah tengah menyusun aturan baru yang akan mengubah cara kinerja digital instansi diukur. Istilah SPBE bergeser menjadi Pemerintah Digital (Pemdi), dan fokus penilaian bergeser pula: dari sekadar "punya sistem" menjadi "berdampak bagi pengguna".

Kementerian PANRB sedang menggodok Rancangan Peraturan Menteri PANRB tentang Evaluasi Kinerja Pemerintah Digital (Rancangan Permen Evaluasi Kinerja Pemdi). Rancangan ini telah dibahas dalam Forum Diskusi Publik pada 26 Maret 2026 dan, jika ditetapkan, akan menggantikan PermenPANRB No. 59 Tahun 2020 tentang Pemantauan dan Evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE).

Karena masih berstatus rancangan, substansinya bisa berubah. Namun, arah perubahannya sudah cukup jelas dan layak dipahami sejak dini oleh setiap Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah (IPPD).

Mengapa istilah berubah: SPBE menjadi Pemdi

Selama ini kita mengenal SPBE sebagai kerangka penyelenggaraan pemerintahan berbasis elektronik. Dalam rancangan baru, terminologi tersebut bertransformasi menjadi Pemerintah Digital (Pemdi), penyelenggaraan pemerintahan yang memanfaatkan data dan teknologi digital untuk mencapai visi, misi, dan arah pembangunan nasional.

Perubahan ini bukan sekadar mengganti nama. Pergeseran dari SPBE ke Pemdi menekankan keterpaduan hasil dan dampak layanan bagi pengguna, bukan hanya ketersediaan sistem. Pemdi ditetapkan sebagai salah satu pilar kunci dalam RPJMN 2025–2029, dan transformasi digital diposisikan sebagai fondasi sekaligus pengungkit (enabler) reformasi birokrasi secara menyeluruh.

Bagi instansi yang belum melakukan penyesuaian, rancangan ini menegaskan masa transisi: selama belum disesuaikan, terminologi SPBE dianggap sebagai Pemerintah Digital, dan target Indeks SPBE menyesuaikan menjadi Indeks Pemerintah Digital sebagai Indikator Kinerja Utama.

Apa yang berubah dari pendekatan evaluasi

Rancangan ini dirancang dengan semangat simplifikasi dan dampak. Beberapa prinsip yang menonjol:

• Penyederhanaan indikator jumlah indikator evaluasi dipangkas agar tidak memberatkan instansi.
• Integrasi lintas indeks  penilaian memanfaatkan hasil pengukuran dari indeks yang sudah ada (misalnya Satu Data Indonesia, Simpul Jaringan Informasi Geospasial, statistik sektoral, hingga keamanan siber), sehingga instansi tidak dinilai dari nol berkali-kali.
• Berorientasi dampak , bobot terbesar diberikan pada kepuasan pengguna dan keterpaduan layanan.
• Pendekatan human-centric dan user-centric  layanan dinilai dari perspektif masyarakat sebagai pengguna.

Baca Artikel : Perusahaan Wajib Patuh SPPSE BSSN: Ini Alasan Mengapa Konsultan Resmi Menjadi Kunci Keamanan Informasi

Kerangka penilaian: 7 aspek, 20 indikator, 1 Indeks Pemdi

Evaluasi Kinerja Pemdi diukur melalui kuesioner tingkat kematangan yang mencakup 20 indikator yang dikelompokkan ke dalam 7 aspek. Hasil akhirnya berupa Indeks Pemdi yang menjadi tolok ukur resmi keberhasilan.

Yang menarik adalah distribusi bobotnya:

Aspek	Bobot
Kepuasan Pengguna Layanan Digital Pemerintah	25%
Data	15%
Keamanan Pemerintah Digital	15%
Keterpaduan Layanan Digital Pemerintah	15%
Tata Kelola dan Manajemen	10%
Penyelenggara	10%
Teknologi Pemerintah Digital	10%

Pesan dari tabel ini cukup tegas: kepuasan pengguna memegang bobot tertinggi (25%). Aspek ini saja hampir setara dengan gabungan tata kelola dan teknologi. Inilah wujud konkret dari pergeseran filosofi sebaik apapun infrastruktur dan aplikasi sebuah instansi, nilainya tetap ditentukan oleh seberapa puas masyarakat saat menggunakan layanannya.

Lima tingkat kematangan

Nilai indeks dikelompokkan menjadi lima predikat tingkat kematangan, dengan rentang 1 sampai 5:

1. Merintis (Initiate)  implementasi masih minimal dan bersifat ad-hoc.
2. Membangun (Emerging)  sudah terencana melalui Rencana Aksi, tetapi belum merata.
3. Berkembang (Developing) : pelaksanaan sistematis dan menyeluruh di seluruh unit kerja, integrasi sistem mulai diinisiasi.
4. Melembaga (Embedded)  berjalan menyeluruh dengan reviu berkala dan interoperabilitas antar instansi.
5. Unggul (Leading) : perbaikan berkelanjutan, inovasi yang melibatkan pemangku kepentingan, layanan yang bersifat personal, humanis, dan prediktif.

Skala ini akan terasa akrab bagi siapa pun yang pernah bekerja dengan model kematangan (maturity model). Logikanya sama dengan sistem manajemen: dari sekadar memenuhi syarat, naik menjadi terdokumentasi, lalu terkelola, hingga akhirnya menjadi budaya kerja yang melembaga dan terus diperbaiki.

Baca Artikel : DTSEN Sudah Berjalan. UU PDP Sudah Ada. Tapi Permasalahannya Standar Keamanan Data Antar-Instansi Masih Belum Seragam

Bagaimana penilaian dilakukan

Proses evaluasi berjalan melalui tahapan persiapan, pelaksanaan, dan pelaporan, dengan empat metode penilaian:

• Penilaian mandiri oleh Tim asesor Internal instansi sendiri.
• Penilaian Dokumen oleh Tim Asesor Eksternal untuk verifikasi.
• Penilaian Interview untuk klarifikasi dan proses sanggah.
• Penilaian Visitasi untuk validasi langsung di lapangan bila diperlukan.

Tim Asesor Internal ditetapkan oleh sekretaris/sekretaris daerah dan dikoordinasikan oleh Koordinator Pemdi, sementara Tim Asesor Eksternal terdiri dari unsur ASN, akademisi, dan tenaga ahli ditetapkan oleh Menteri. Keluaran akhirnya bukan hanya angka, melainkan juga rekomendasi perbaikan bagi instansi.

Apa artinya bagi instansi Anda

Bagi IPPD, pesan utamanya jelas: bukti dan dokumentasi menjadi penentu. Setiap klaim tingkat kematangan harus didukung bukti yang dapat diverifikasi oleh asesor eksternal. Tiga langkah praktis yang dapat disiapkan sejak sekarang:

1. Petakan posisi saat ini terhadap 20 indikator dan 7 aspek, terutama aspek kepuasan pengguna yang berbobot paling besar.
2. Rapikan dokumentasi dan bukti pendukung untuk tiap indikator inilah yang akan dinilai, bukan sekadar narasi.
3. Bangun mekanisme umpan balik pengguna yang nyata dan terukur, karena di sinilah nilai terbesar berada.

Pergeseran dari SPBE ke Pemdi pada dasarnya adalah ajakan untuk berhenti mengejar "ada sistemnya" dan mulai membuktikan "berdampak bagi masyarakat". Instansi yang sudah terbiasa berpikir dalam kerangka mutu, kepatuhan, dan perbaikan berkelanjutan akan menemukan transisi ini sebagai kelanjutan alami bukan beban baru.
 

PT Mitra Berdaya Optima sebagai konsultan ISO memiliki pendekatan dalam proses pendampingan atau konsultasi dengan menekankan pada kepatuhan kepada regulasi yang paling utama dan keberlangsungan bisnis yang mendukung dalam mengubah pemikiran bahwa penerapan ISO tidak hanya sekadar dokumen, melainkan perbaikan berkelanjutan yang menjadi aspek penting dalam mengubah budaya keamanan informasi. 

 PT Mitra Berdaya Optima siap membantu Anda dengan setulus hati. Konsultan kami memiliki pengalaman dengan 500+ klien dari berbagai sektor industri. Segera hubungi kami dengan mengklik link berikut untuk konsultasi gratis dan dapatkan proses sertifikasi yang menyenangkan.